Kasus dugaan pelecehan terhadap pegawai oleh rektor nonaktif Universitas Pancasila (UP), Edie Toet Hendratno sudah seperti jalan di tempat. Hingga saat ini, belum ada perkembangan kasus tersebut dari Polda Metro Jaya yang menangani kasusnya. Terkait itu, pihak korban rencananya akan melapor ke Propam Polda Metro Jaya karena belum ada perkembangan kasusnya tersebut.
Amanda mengatakan hingga saat ini, hasil tes visum forensik psikiatri para korban belum sama sekali diserahkan kepada para korban. “Proses kasus sampai dengan saat ini masih menunggu hasil tes dari RS Polri, penyidikan yang terlalu lama di luar dari kewajaran,” ungkapnya. “Sudah 102 hari sampai dengan hari ini RS Polri belum menyerahkan hasil tes para korban ke penyidik, berbanding dengan P3A yang telah menyerahkan hasil tes para korban hanya dengan 53 hari,” sambungnya.
Pejabat Jadi Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Tambang Batubara di Lahat Sripoku.com Dia mengatakan banyaknya dugaan kejanggalan yang diterima oleh kliennya mengingat terlapor dalam kasus ini merupakan orang yang kuat. “Korban sangat paham dan mengerti bahwa yang mereka laporkan adalah penguasa yang mempunyai banyak relasi kuat dan mempunyai financial yang kuat. Beginilah bentuk wajah hukum di negara kita Indonesia,” tuturnya.
Untuk itu, Amanda menyebut pihaknya akan terus berupaya agar para kliennya mendapatkan keadilan dalam kasusnya tersebut. Dalam kasus ini, Edie dilaporkan RZ ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP/B/193/I/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA pada 12 Januari 2024. Selain itu, laporan juga datang dari korban lainnya berinisial DF yang diterima di Bareskrim Polri dengan nomor LP/B/36/I/2024/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 29 Januari 2024.
Namun, kini laporan tersebut sudah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Edie Toet sendiri sejauh ini sudah diperiksa sebanyak dua kali sebagai saksi yakni pada Kamis (29/2/2024) dan Selasa (5/4/2024) yang lalu. Sebelumnya, Rektor non aktif Universitas Pancasila Edie Toet Hendratno mengklaim bahwa dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan kepada dirinya merupakan bentuk politisasi.
Adapun hal itu diungkapkan Edie melalui kuasa hukumnya, Faizal Hafied usai menjalani proses pemeriksaan kasus dugaan pelecehan seksual atas korban RF di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kamis (29/2/2024). Faizal menjelaskan klaim politisasi yang ia maksud lantaran pelaporan itu beririsan dengan adanya pemilihan rektor baru di kampus tersebut. “Ini pasti ada politisasi jelang pemilihan rektor sebagaimana sering terjadi di Pilkada dan Pilpres,” kata Faizal kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Kamis (29/2/2024).
Selain itu ia pun mengatakan bahwa laporan polisi (LP) yang dilayangkan terhadap kliennya itu tidak akan terjadi jika tak ada proses pemilihan rektor. Bahkan menurutnya, kasus yang saat ini terjadi dinilainya sebagai bentuk pembunuhan karakter kliennya. “Sekaligus kami mengklarifikasi bahwa semua yang beredar ini adalah berita yang tidak tepat, dan merupakan pembunuhan karakter untuk klien kami,” pungkasnya.